jelaskan 5 ciri ciri pokok kebijakan pemerintah pada masa orde baru

1.Pembangunan di segala bidang

Salah satu ciri pokok orde baru yang jelas adalah kegiatannya pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh pemerintah yang terbagi dalam dua tahap yaitu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).

Setiap tahapan dibagi menjadi lima rencana pembangunan selama lima tahun (Pelita). PJPT I dimulai dengan Pelita I tanggal 1 April 1969 hingga Pelita V tanggal 1 April 1994. PJPT II dimulai dengan Pelita VI tanggal 1 April 1994 sampai Pelita X pada 31 Maret 2019.

Pembangunan yang berkelanjutan ini membuat orde baru sering dikenal dengan orde pembangunan, dan Presiden Soeharto diberi julukan sebagai “Bapak Pembangunan” yang disebabkan karena keberhasilannya tersebut.

Julukan tersebut bahkan dikukuhkan dalam TAP MPR no. V/MPR/1983. Pembangunan di segala bidang ini berhasil membuat Indonesia mencapai predikat swasembada pangan pada tahun 1988. Hal ini membawa Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO pada Konferensi Pangan Sedunia di Paris pada tahun 1988.

2.Pengadaan penataran P4

Adanya ciri pokok orde baru lainnya yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetya Pancakarsa sebagai penuntun dan pedoman hidup bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa untuk setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara dan setiap lembaga termasuk lembaga kemasyarakatan baik daerah atau pusat yang diselenggarakan secara utuh dan utuh. Penataran untuk P4 ini telah disahkan dalam Ketetapan MPR no.II/MPRS/1978. Pelaksanaan penataran akan dimulai dari jajaran pegawai negeri pusat hingga daerah.

3.Pancasila sebagai asas tunggal

Ciri pokok orde baru lainnya yaitu mencanangkan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dengan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Seperti telah diketahui bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan satu golongan karya, maka pada pemilu 1977 telah ditetapkan hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya.

Kedua partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). temukan juga mengenai peristiwa Malari yang terjadi di era orde baru.

4.Dwifungsi ABRI

Fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan kekuatan dan sebagai kekuatan sosial politik adalah ciri pokok orde baru berikutnya. Untuk melaksanakan fungsi politik ABRI tersebut maka pembinaan untuk kemampuan ABRI agar dapat berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dari kehidupan nasional, juga dapat berfungsi agar dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan memperkuat konstitusi serta demokrasi nasional.

ABRI juga diberi hak untuk menempatkan wakil dalam MPR yang diberi nama Fraksi ABRI sehingga kedudukan ABRI dalam pemerintahan orde baru sangat dominan.

5.Sentralisasi politik

Politik sentralistik dijalankan oleh pemerintah orde baru yaitu dengan mengatur semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta sehingga peran pusat sangat menentukan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Namun sebaliknya tidak ada peran yang signifikan untuk pemerintah daerah terutama di bidang ekonomi. sebagian besar pendapatan daerah diangkut ke pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berkutik karena dominasi pusat yang sangat kuat terhadap daerah

6.Perkembangan dalam sektor usaha

Selama periode 1990an atau dekade terakhir orde baru, sektor usaha berkembang pesat namun pemilik bisnis utamanya adalah putra dan putri Presiden. Meskipun mereka juga berhak sebagai warga negara untuk menjalankan bisnis, namun mereka juga diberi hak istimewa yang sangat besar.

Pada akhirnya berbagai sektor ekonomi strategis dikendalikan oleh para anggota keluarga Soeharto dari mulai industri perminyakan, jalan tol, perbankan, siaran televisi, bahkan hingga iklan di papan reklame. Kegiatan ekonomi mereka juga meluas ke berbagai bidang nasional dan internasional. Proposal bisnis mereka biasanya diterima tanpa prosedur penawaran yang benar sehingga publik mulai tidak puas.