berikut yang bukan termasuk tugas komnas ham adalah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga independen yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang, Komnas HAM memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia dapat diidentifikasi, diselesaikan, dan dicegah. Namun, ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam tugas Komnas HAM. Berikut adalah beberapa hal yang bukan merupakan tugas dari Komnas HAM:

1. Menangani Kasus Kriminal

Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus kriminal di Indonesia. Tugas Komnas HAM adalah lebih fokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain. Kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya menjadi wewenang kepolisian dan sistem peradilan yang berlaku.

2. Menghukum Para Pelaku Pelanggaran HAM

Meskipun Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM tidak memiliki wewenang untuk menghukum para pelaku pelanggaran tersebut. Hukuman ditentukan oleh sistem peradilan yang berlaku dan Komnas HAM bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang agar tindakan tegas dapat diambil terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

3. Menjatuhkan Sanksi Administratif

Walaupun Komnas HAM memiliki kemampuan untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, lembaga ini tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran. Kewenangan ini lebih banyak ditangani oleh instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki otoritas dalam hal ini. Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada instansi tersebut untuk mengambil tindakan yang sesuai.

4. Menangani Sengketa Antara Individu

Komnas HAM tidak memiliki peran dalam menangani sengketa antara individu, kecuali sengketa yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jika ada sengketa pribadi atau masalah lainnya yang tidak melanggar hak asasi manusia, Komnas HAM tidak berwenang untuk melakukan campur tangan. Tugas ini lebih berada di bawah yurisdiksi sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

5. Membuat Kebijakan Hukum

Komnas HAM memiliki peran dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan hukum secara langsung. Pembuatan kebijakan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.

6. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum

Meskipun Komnas HAM bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, lembaga ini tidak memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di Indonesia. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks keamanan dan ketertiban umum, namun tidak bertindak sebagai penjaga keamanan.

7. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Internasional

Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga internasional secara langsung. Namun, Komnas HAM dapat bekerja sama dengan lembaga internasional dalam upaya melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Kerjasama ini biasanya dilakukan melalui pemerintah Indonesia dan lembaga internasional yang memiliki fokus pada hak asasi manusia.

8. Memberikan Bantuan Hukum Langsung

Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum langsung kepada individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga ini lebih fokus pada tugas pengawasan, pemantauan, dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara keseluruhan. Individu yang membutuhkan bantuan hukum biasanya dapat menghubungi lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia.

9. Menangani Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Luar Indonesia

Komnas HAM memiliki mandat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi di luar wilayah Indonesia lebih banyak ditangani oleh lembaga hak asasi manusia internasional dan lembaga terkait di negara tempat pelanggaran tersebut terjadi.

Demikianlah beberapa hal yang bukan termasuk dalam tugas Komnas HAM. Meskipun lembaga ini memiliki peran yang krusial dalam melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, ada batasan-batasan yang perlu diingat mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM. Pemahaman yang jelas tentang tugas dan kewajiban lembaga ini merupakan hal penting dalam rangka memastikan pemenuhan hak asasi manusia dapat terwujud dengan baik di Indonesia.